Apr 22, 2010

Prostitusi dan Solusi

Seperti kita ketahui "dunia" pelacuran di negara kita ini sudah menjadi hal yang "biasa". Di setiap daerah pasti punya tempat khusus buat sarana pelacuran hehehe. Entah itu yang terbuka ataupun yang tersembunyi. Banyak yang mengatakan pelacuran terjadi karena masalah ekonomi atau "kemiskinan". Tapi ada suatu daerah yang menganggap menjadi pelacur (PSK) adalah bentuk "peningkatan karier". Dan ada juga karena faktor "kawin-cerai", perempuan yang dicerai suaminya karena tidak punya kepandaian dan pendidikan cuma ala kadarnya, akhirnya berganti profesi menjadi PSK. sumber

Intinya banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pelacur. Bagaimana sebenarnya sejarah pelacuran di Indonesia hingga berkembang menjadi "industri" ?. Sejarahnya dimulai dari masa kerajaan-kerajaan Jawa, di mana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Dan Raja pada saat itu mempunyai kekuasaan penuh. Kekuasaan raja yang tak terbatas ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Perempuan yang dijadikan selir tersebut berasal dari daerah tertentu yang terkenal banyak mempunyai perempuan cantik dan memikat. Reputasi daerah seperti ini masih merupakan legenda sampai saat ini. Ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan, dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai sumber wanita pelacur untuk daerah kota. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Karawang, dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Jepara, Grobogan dan Wonogiri di Jawa Tengah; serta Blitar, Malang, Banyuwangi dan Lamongan di Jawa Timur.

Status perempuan pada masa itu adalah sebagai upeti (barang antaran) dan sebagai selir. Di Bali misalnya, seorang janda dari kasta rendah tanpa adanya dukungan yang kuat dari keluarga, secara otomatis menjadi milik raja. Jika raja memutuskan tidak mengambil dan memasukkan dalam lingkungan istana, maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi pelacur. Sebagian dari penghasilannya harus diserahkan kepada raja secara teratur.

Bentuk industri seks yang lebih terorganisasi berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan seks masyarakat Eropa. Umumnya, aktivitas ini berkembang di daerah-daerah sekitar pelabuhan di Nusantara. Pemuasan seks untuk para serdadu, pedagang, dan para utusan menjadi isu utama dalam pembentukan budaya asing yang masuk ke Nusantara. Dari semula, isu tersebut telah menimbulkan banyak dilema bagi penduduk pribumi dan non-pribumi. Dari satu sisi, banyaknya lelaki bujangan yang dibawa pengusaha atau dikirim oleh pemerintah kolonial untuk datang ke Indonesia, telah menyebabkan adanya permintaan pelayanan seks ini.

Kondisi tersebut ditunjang pula oleh masyarakat yang menjadikan aktivitas ini memang tersedia, terutama karena banyak keluarga pribumi yang menjual anak perempuannya untuk mendapatkan imbalan materi dari para pelanggan baru tersebut. Pada sisi lain, baik penduduk pribumi maupun masyarakat kolonial menganggap berbahaya mempunyai hubungan antar ras yang tidak menentu. Perkawinan antar ras umumnya ditentang atau dilarang, dan perseliran antar ras juga tidak diperkenankan. Akibatnya hubungan antar ras ini biasanya dilaksanakan secara diam-diam. Dalam hal ini, hubungan gelap (sebagai suami-istri tapi tidak resmi) dan hubungan yang hanya dilandasi dengan motivasi komersil merupakan pilihan yang tersedia bagi para lelaki Eropa.

Perilaku kehidupan seperti ini tampaknya tidak mengganggu nilai-nilai sosial pada saat itu dan dibiarkan saja oleh para pemimpin mereka. Situasi pada masa kolonial tersebut membuat sakit hati para perempuan Indonesia, karena telah menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan secara hukum, tidak diterima secara baik dalam masyarakat, dan dirugikan dari segi kesejahteraan individu dan sosial.

Maka sekitar tahun 1600-an, pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang keluarga pemeluk agama Kristen mempekerjakan wanita pribumi sebagai pembantu rumah tangga dan melarang setiap orang mengundang perempuan baik-baik untuk berzinah. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apa dan mana yang dimaksud dengan perempuan “baik-baik”. Pada tahun 1650, “panti perbaikan perempuan” (house of correction for women) didirikan dengan maksud untuk merehabilitasi para perempuan yang bekerja sebagai pemuas kebutuhan seks orang-orang Eropa dan melindungi mereka dari kecaman masyarakat.

Tahun 1852, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang menyetujui komersialisasi industri seks tetapi dengana serangkaian aturan untuk menghindari tindakan kejahatan yang timbul akibat aktivitas prostitusi ini. Kerangka hukum tersebut masih berlaku hingga sekarang. Meskipun istilah-istilah yang digunakan berbeda, tetapi hal itu telah memberikan kontribusi bagi penelaahan industri seks yang berkaitan dengan karakteristik dan dialek yang digunakan saat ini.

Apa yang dikenal dengan wanita tuna susila (WTS) sekarang ini, pada waktu itu disebut sebagai “wanita publik” menurut peraturan yang dikeluarkan tahun 1852. Dalam peraturan tersebut, wanita publik diawasi secara langsung dan secara ketat oleh polisi (pasal 2). Semua wanita publik yang terdaftar diwajibkan memiliki kartu kesehatan dan secara rutin (setiap minggu) menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya penyakit syphilis atau penyakit kelamin lainnya (pasal 8, 9, 10, 11). Jika seorang perempuan ternyata berpenyakit kelamin, perempuan tersebut harus segera menghentikan praktiknya dan harus diasingkan dalam suatu lembaga (inrigting voor zieke publieke vrouwen) yang didirikan khusus untuk menangani perempuan berpenyakit tersebut.

Untuk memudahkan polisi dalam menangani industri seks, para wanita publik tersebut dianjurkan sedapat mungkin melakukan aktivitasnya di rumah bordil. Sayangnya peraturan perundangan yang dikeluarkan tersebut membingungkan banyak kalangan pelaku di industri seks, termasuk juga membingungkan pemerintah. Untuk itu pada tahun 1858 disusun penjelasan berkaitan dengan peraturan tersebut dengan maksud untuk menegaskan bahwa peraturan tahun 1852 tidak diartikan sebagai pengakuan bordil sebagai lembaga komersil. Sebaliknya rumah pelacuran diidentifikasikan sebagai tempat konsultasi medis untuk membatasi dampak negatif adanya pelacuran. Meskipun perbedaan antara pengakuan dan persetujuan sangat jelas bagi aparat pemerintah, tapi tidak cukup jelas bagi masyarakat umum dan wanita publik itu sendiri.

Dua dekade kemudian tanggung jawab pengawasan rumah bordil dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Peraturan pemerintah tahun 1852 secara efektif dicabut digantikan dengan peraturan penguasa daerah setempat. Berkaitan dengan aktivitas industri seks ini, penyakit kelamin merupakan persoalan serius yang paling mengkhawatirkan pemerintah daerah. Tetapi terbatasnya tenaga medis dan terbatasnya alternatif cara pencegahan membuat upaya mengurangi penyebaran penyakit tersebut menjadi sia-sia . Pengalihan tanggung jawab pengawasan rumah bordil ini menghendaki upaya tertentu agar setiap lingkungan permukiman membuat sendiri peraturan untuk mengendalikan aktivitas prostitusi setempat.

Di Surabaya misalnya, pemerintah daerah menetapkan tiga daerah lokalisasi di tiga desa sebagai upaya untuk mengendalikan aktivitas pelacuran dan penyebaran penyakit kelamin. Selain itu, para pelacur dilarang beroperasi di luar lokalisasi tersebut. Semua pelacur di lokalisasi ini terdaftar dan diharuskan mengikuti pemeriksaan kesehatan secara berkala . Tahun 1875, pemerintah Batavia, mengeluarkan peraturan berkenaan dengan pemeriksaan kesehatan. Peraturan tersebut menyebutkan, antara lain bahwa para petugas kesehatan bertanggung jawab untuk memeriksa kesehatan para wanita publik. Para petugas kesehatan ini pada peringkat kerja ketiga mempunyai kewajiban untuk mengunjungi dan memeriksa wanita publik pada setiap hari Sabtu pagi. Sedangkan para petugas pada peringkat lebih tinggi bertanggung jawab untuk mengatur wadah yang diperuntukkan bagi wanita umumnya yang sakit dan perawatan lebih lanjut.
Namun aktivitas pelacuran tetap saja meningkat secara drastis pada abad ke-19, terutama setelah diadakannya pembenahan hukum agraria tahun 1870, di mana pada saat itu perekonomian negara jajahan terbuka bagi para penanam modal swasta. Perluasan areal perkebunan terutama di Jawa Barat, pertumbuhan industri gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pendirian perkebunan-perkebunan di Sumatera dan pembangunan jalan raya serta jalur kereta api telah merangsang terjadinya migrasi tenaga kerja laki-laki secara besar-besaran.

Sebagian besar dari pekerja tersebut adalah bujangan yang akan menciptakan permintaan terhadap aktivitas prostitusi. Selama pembangunan kereta api yang menghubungkan kota-kota di Jawa seperti Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyarakta dan Surabaya tahun 1884, tak hanya aktivitas pelacuran yang timbul untuk melayani para pekerja bangunan di setiap kota yang dilalui kereta api, tapi juga pembangunan tempat-tempat penginapan dan fasilitas lainnya meningkat bersamaan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan konstruksi jalan kereta api.

Oleh sebab itu dapat dimengerti mengapa banyak kompleks pelacuran tumbuh di sekitar stasiun kereta api hampir di setiap kota. Contohnya di Bandung, kompleks pelacuran berkembang di beberapa lokasi di sekitar stasiun kereta api termasuk Kebonjeruk, Kebontangkil, Sukamanah, dan Saritem. Di Yogyakarta, kompleks pelacuran didirikan di daerah Pasarkembang, Balongan, dan Sosrowijayan. Di Surabaya, kawasan pelacuran pertama adalah di dekat Stasiun Semut dan di dekat pelabuhan di daerah Kremil, Tandes, dan Bangunsari. Sebagian besar dari kompleks pelacuran ini masih beroperasi sampai sekarang, meskipun peranan kereta api sebagai angkutan umum telah menurun dan keberadaan tempat-tempat penginapan atau hotel-hotel di sekitar stasiun kereta api juga telah berubah. sumber

Demikian sejarah sekilas bagaimana "industri" pelacuran berkembang di negara kita, tidak lepas dari peran "penjajah" negara kita dulu :). Sekarang mungkin "praktek" dan jenis pelacuran semakin canggih sesuai perkembangan jaman. Tidak hanya pelacur perempuan, pelacur lelaki juga semakin marak, yang menakutkan selain meningkatnya resiko penyebaran penyakit kelamin dan AIDS, adalah pelacuran yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Inilah yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Seperti kata Ibu Dewi (Seorang pelaku bidang pendidikan) bahwa salah satu strategi untuk mengatasi hal tersebut yang harus diperhatikan adalah "Pendidikan" atau bagaimana menyadarkan anak-anak untuk tidak hanya sadar bersekolah, tetapi juga sadar untuk kelanjutan pendidikan. Kalau sudah punya pendidikan, mereka bisa berpikir bahwa menjadi PSK bukan suatu pekerjaan. Memang kendala "bersekolah" kembali pada soal kemiskinan, lingkungan dan faktor geografis. tapi Ibu Dewi mempunyai solusi dimana beliau berharap Indonesia bisa memulai pendidikan yang bersifat personal. Sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Tidak harus serba terpusat dan seragam.
So semoga itu semua bisa diterapkan, minimal dimulai dari keluarga kita sendiri. :)

8 comments:

  1. ini masalah sulit. krn ada kaitan dg kebutuhan hidup. sebenarnya kasihan banget mereka yg jadi PSK. lain halnya kalo emang dari sononya udah gak mo hidup susah, mo cepet dpt duit. tapi kalo gak ada cowok yg suka 'jajan' mestinya profesi ini bisa lenyap dg sendirinya. masalahnya, apakah para cowok bisa nahan gak jajan gitu? hehhee

    ReplyDelete
  2. co suka jajan salah satunya karena "kemudahan" mendapatkan "sarana" itu hehehehe, bayangin dgn duit 50 ribu aje dah bisa dapet yg plus hmmmm

    ReplyDelete
  3. akankan pemerintah bisa memberlakukan kebijakan untuk memberantas prostitusi?

    ReplyDelete
  4. itulah yg dipertanyakan, katanya bak buah simalakama hmmmm

    ReplyDelete
  5. prihatin....ayo lindungi diri sendiri dan keluarga dari pela****n

    ReplyDelete
  6. Hehehe, di Surabaya, kita akan dikasih pemandangan mirip sebuah akuarium kalau pas lewat Dolly, cuma ini ikannya cewek2 yang dipajang duduk didalam kaca. Semua orang tahu, bahkan anak kecil, karena lokasinya dekat perkampungan, bahkan masjid. Sdh dipandang wajar bagi pendduk sini.

    ReplyDelete
  7. @Isti :setuju :)
    @Disa : hehehe, aku lama tggl di sby (15 taon) n ternyata sejarahnya itu dah dimulai sejak jaman belanda hmmmmm

    ReplyDelete
  8. Bner tuh sob .. Indonesia trbukti menjadi negara seks kedua terbesar setelah Rusia .. patut menjadi referensi .. ^^
    saya follow yah sob .. keep share .. ;)

    ReplyDelete