Kontroversi (PP 6/2010 & Permendagri 26/2010)

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pengaturan tentang persenjataan untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP yang dikeluarkan Januari.`Sebagai tindaklanjut PP 6/2010 tersebut, dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satpol PP "Penggunaan senjata api sudah diatur dalam PP 6/2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri. Di situ memang dibolehkan menggunakan senjata api tetapi tidak peluru tajam.

Pasal 24 PP 6/2010 menyebutkan untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penjabaran di Permendagri 26/2010, pasal 2 menyebutkan jenis senjata api bagi anggota Satpol PP terdiri atas senjata peluru gas, semprotan gas, dan alat kejut listrik. sumber

Demikian tadi berita tentang Peraturan pemerintah dan Permendagri tentang pemberian "ijin" bagi anggota Satpol PP untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian ijin ini sedang menjadi berita hangat dan menuai protes dari berbagai kalangan. Aku sendiri sangat tidak setuju bahkan teramat sangat tidak setuju hehehe. Lah wong pake pentungan saja sudah "arogan" apalagi dibekali senjata api!!!!.

Secara logika saja, Polisi layak dibekali senjata api karena memang tugasnya menghadapi kejahatan atau melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan, artinya musuhnya memang orang-orang jahat. Sedangkan satpol PP musuhnya adalah para pelanggar peraturan daerah yang notabene terdiri dari pedagang kaki lima, gelandangan, pengemis, etc yang punya niat mencari nafkah. Apakah pantas menertibkan orang-orang seperti itu dengan todongan senjata api???

Entahlah! Bisa jadi peraturan ini akan merubah peran satpol PP menjadi "koboi kota" dan polisi jadi sherifnya hehehe. Tapi yah semua sudah menjadi keputusan mungkin kita saja yang terlalu menilai buruk padahal ada manfaat yang lebih positif dimata pemerintah yang kita tidak tahu :). Ah padahal masalah lain yang lebih penting banyak yang harus diatasi dan perlu dibuat peraturan hemmm...sekali lagi entahlah.

Comments

  1. aq juga ga setuju.. sepertinya tidak efektif..dan akan menimbulkan penyalahgunaan.. mengerikan..

    ReplyDelete
  2. wadooh,,,yo jelas ra setuju to,,
    mereka kan berhadapan ama masyrakat sipil,,,
    ya to...

    ReplyDelete
  3. >>Salaman Sedih Semalem Germany Kalah<<

    hiks undang-undang lagi bikin gmn gitu, tapi sebenarnya esensi POL PP itu apa sih ? Penegak hukum? alat hukum? atau memang "alat" hmm semakin absurd aja nih pol pp, belum bersih ingatan dari kasus priok yang sedemikian dahsyat, sekarang malah dikasih bang bang bang ( pistol )...wah wah wah bisa jadi pas gusur tanah kalau ada penentang langsung tor tor . . .serem ah mending ga usah

    >>Salam Hangat<<
    I♥Blogger

    ReplyDelete
  4. @Ozzy : turut berduka cita hehehe
    @Ocy : begitulah :(
    @Batz : ngawuuur pokoknya

    ReplyDelete
  5. Wah, ini memang menjadi dilema yang tak pernah terselesaikan. Mudah2an kedepannya akan ada solusi yang bisa memecahkan masalah ini

    ReplyDelete
  6. Duh, moga cerahlah Esok Pagi..

    ReplyDelete
  7. mungkin pemahaman agan perlu diperluas, satpol pp bukan hanya menghadapi pkl, anjal atau gepeng tapi juga perdagangan/peredaran miras, judi, tempat hiburan malam, dan pelacur nah point2 terakhir itu kita semua tahu banyak dibeckingi oleh "oknum berseragam lainnya"

    melengkapi satpol pp dgn senpi sangat bermanfaat untuk menjadikan bargaining power terhadap oknum berseragam lain tsb sehingga segala pertumbuhan maksiat dapat ditekan seminim-minimnya

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts