Sosialisasi dan Edukasi PBM

Kasus penusukan oleh oknum tertentu terhadap jemaat HKBP pada tanggal 12 september kemarin menyebabkan berkembangnya isu-isu yang rentan akan gejolak perpecahan umat beragama, seperti isu pelaku yang berasal dari ormas agama dan isu-isu tentang ketidakadilan pemerintah tentang ijin pendirian rumah ibadah hanya didominasi agama tertentu. Sebelumnya tulisan ini tidak bermaksud untuk membela pihak tertentu, tapi lebih untuk membantu memperjelas permasalahan yang terjadi.

Sebenarnya bagaimana awal mula persoalan pembangunan tempat ibadah jemaat HKBP ditempat tersebut? sumber Permasalahan rumah ibadah jemaat HKBP ini telah berlangsung sejak tahun 2007, dimana pengurus Jemaat HKBP membeli tanah seluas 2.070 meter persegi di Kampung Ciketing kecamatan Mustika Jaya, Bekasi untuk dijadikan gereja. Tetapi berulang kali warga menolak dan warga mulai resah dengan kondisi rumah di Jalan Puyuh Raya nomor 14 yang dijadikan tempat kebaktian karena dianggap semakin mengganggu ketentraman masyarakat sekitar.

Sudah berulang kali diadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi dan pemerintah setempat. Kemudian akhirnya mereka memberikan tenggat waktu untuk menjadikan rumah tersebut kembali kepada fungsinya sebagai tempat tinggal. Namun pihak HKBP tetap bersikukuh melakukan kebaktian di rumah jalan Puyuh Raya nomor 14 meski tidak memiliki izin dari pihak-pihak terkait hingga pada 1 Maret 2010 Pemkot Bekasi menyegel rumah tersebut.

Lalu pada pertemuan 2 Maret 2010 dihasilkan kesimpulan antara lain rumah di Jalan Puyuh Raya nomor 14 disegel dan Pemkot Bekasi menawarkan tiga lokasi alternatif kepada jemaat HKBP. Sambil menunggu lokasi alternatif dipilih, Pemkot Bekasi menyediakan tempat sementara di Gedung Panghudi Luhur dan HKBP sudah sepakat untuk kebaktian di tempat itu tapi pada pelaksanaannya HKBP PTI tidak beribadah di lokasi yang telah ditetapkan.

Berbagai pertemuan terus dilangsungkan untuk mencari solusi permasalahan rumah ibadah tersebut sejak Juli 2010 dengan berbagai keputusan dan berulang kali terjadi penolakan masyarakat. Hingga akhirnya terjadi peristiwa penusukan jemaat HKBP saat melakukan iring-iringan menuju lokasi baru tempat ibadah pada tanggal 12 september kemarin.

Apakah sudah ada ketetapan khusus dari pemerintah tentang ijin pendirian tempat ibadah ? Ketetapan itu sudah ada sejak tahun 2006, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah atau disingkat PBM.

Peraturan sudah ada, tapi kenapa masih ada permasalahan seperti diatas ? Nah dari berbagai sumber mengatakan jika semua itu terjadi karena kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap aturan PBM tersebut kepada masyarakat. Artinya masih banyak masyarakat yang tidak tahu atau bisa juga tidak mau tahu dengan peraturan tersebut. Selain itukan "sudah biasa" di negeri tercinta ini kalau "peraturan" dibuat untuk dilanggar.

Kembali ke masalah sosialisasi, seharusnya waktu kurang lebih 4 tahun (2006-2010) sudah cukup untuk mensosialisasikan peraturan tersebut. Mungkin sosialisasi sudah ada namun tidak diiringi dengan edukasi. Apalagi ini soal yang berkaitan dengan agama yang notabene sangat sensitif dan perlu pendekatan dan pemahaman yang meluas kepada masyarakat.

Yah masalah ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk bisa sebijak mungkin dalam mengambil suatu keputusan. Kalau memang sosialisasinya masih kurang ya segera dilakukan tindakan cepat untuk segera mensosialisasikannya secara luas, tidak usah menunggu hingga terjadi perselisihan seperti kasus diatas.

Tapi peran masyarakat juga penting, minimal untuk tidak mudah terpancing isu-isu yang belum jelas. Selain itu perlu kesadaran dari setiap umat beragama untuk lebih fleksibel dalam hal mendirikan tempat ibadah, terutama untuk memperhatikan dan menghargai keinginan masyarakat sekitar lokasi tempat ibadah. Disini aku bukan bicara soal mayoritas atau minoritas tapi lebih ke situasi dan kondisi. Intinya masalah "ciketing" tersebut bukan tentang ketidakadilan atau ketidaktoleransian apalagi membatasi hak peribadatan, tapi mungkin lebih "ketidaktepatan" lokasi :). Semoga lebih baik saja kedepannya :).

Comments

Popular Posts