PR KPPU ( In Job & Authority)

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tresna Soemardi mengatakan banyak putusan komisi yang belum dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang dinyatakan melakukan monopoli. Akibatnya, banyak potensi pendapatan negara bukan pajak yang tidak bisa diambil. Jumlahnya triliunan rupiah. Semua itu terjadi karena terdapat keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU yang hanya terkait penegakan hukum persaingan usaha. "Keterbatasan yang paling utama dalam penegakkan hukum adalah tidak dimilikinya kewenangan untuk penggeledahan dalam menemukan bukti nyata atas suatu pelanggaran, khususnya bukti kartel antar pelaku usaha. sumber



Demikian berita tentang permasalahan KPPU dalam menuntaskan kasus pelaku usaha yang melakukan monopoli. Mungkin sebagian dari kita belum tahu apa itu KPPU hehe, karena mungkin komisi ini kalah populer dengan KPK :).

Apakah tujuan dibentuknya KPPU ? KPPU bertujuan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, dengan adanya persaingan yang sehat, sehingga ada kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Selain itu, komisi ini dibentuk juga untuk mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha.



Apa saja tugas dan wewenang dari KPPU (UU No 5 pasal 35 dan 36 tahun 1999) :

1. Tugas

  • Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16
  • Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24
  • Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28
  • Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36; memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  • Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini
  • Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Wewenang

  • Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
  • Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
  • Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya
  • Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
  • Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
  • Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi
  • Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
  • Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
  • Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
  • Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
  • Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Demikian tadi tujuan, tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dimana komisi ini lebih berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999. Sehingga tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif dan kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.



Harapan kita kinerja dari KPPU ini akan semakin lebih baik kedepannya, karena dari berita diatas masih banyak pelaku usaha yang melakukan monopoli belum membayar denda atas kesalahannya tersebut. Dan semua itu terjadi karena "keterbatasan" wewenang . Semoga pemerintah segera dapat menemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Amiin :).

Comments

Popular Posts