Oct 15, 2010

Rencana Penghapusan Sistem Outsourcing (Secara Bertahap)

Pemerintah akan menghapus sistem tenaga kerja outsourcing secara bertahap melalui berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mekanisme penghapusannya bagaimana ? Pertama memperkecil dulu jumlahnya, lalu pada akhirnya ditiadakan. Kemudian akan dimulai dengan mengurai masalah pada perusahaan outsourcing dulu dengan membatasi bidang kerjanya, melengkapi sarananya, dan memberikan jaminan sosial. Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi akan secara kontinyu melakukan verifikasi sehingga perusahaan outsourcing harus mampu menjadikan tenaga kerja outsourcing menjadi tenaga kerja resmi dan memiliki masa depan yang jelas serta tidak memiliki masa kerja yang terbatas.(sumber : yahoo.com)

Berita diatas merupakan berita yang cukup menggembirakan bagi pekerja yang ikut outsourcing. Karena selama ini memang ada banyak pro dan kontra terhadap "jasa" ini. Apakah Outsourcing itu ? Layanan Outsourcing didefinisikan sebagai bisnis penyediaan jasa alih-daya (outsourcing) oleh pihak ketiga bagi perusahaan untuk satu atau beberapa fungsi bisnis dalam jangka panjang (multi year contract).

Apakah tujuan outsourcing ? Sistem kontrak dan outsourcing telah diatur dalam UU tentang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2007. Tujuannya adalah pemerintah ingin menarik investasi ke Indonesia sehingga lapangan kerja bertambah dan mampu menyerap pengangguran. Dengan demikian diharapkan bisa menekan angka kemiskinan dan memacu angka pertumbuhan ekonomi negara. Dan dalam mencapai tujuan itu dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja disuplai oleh outsourcing.

Bagaimana mekanisme outsourcing ? Di satu sisi tenaga kerja (buruh) harus tunduk dengan perusahaan penyalur, di sisi lain harus tunduk juga pada perusahaan tempat ia bekerja. Kesepakatan mengenai upah ditentukan perusahaan penyalur dan buruh tidak bisa menuntut pada perusahaan tempat ia bekerja. Sementara itu, di perusahaan tempat ia bekerja, harus mengikuti ketentuan jam kerja, target produksi, peraturan bekerja, dan lain-lain.

Setelah mematuhi proses itu, baru ia bisa mendapat upah dari perusahaan penyalur. Hubungan sebab akibat antara bekerja dan mendapatkan hasil yang dialami buruh tidak lagi mempunyai hubungan secara langsung. Bila tanpa lembaga penyalur, buruh memperoleh upah dari perusahaan tempat ia bekerja sebagai majikan, kini harus menunggu perusahaan tempat ia bekerja membayar management fee kepada perusahaan penyalur sebagai majikan kedua, baru ia memperoleh kucuran upah. (sumber : WikiMu.com)

Apa dampak negatif dari sistem Outsourcing selama ini ? sumber
  • Pelegalan outsourcing seperti diatur dalam UU No 13 tahun 2003, dalam prakteknya terbukti menjadi ajang praktek-praktek “percaloan modern”. Untuk mendapatkan pekerjaan lewat yayasan tersebut, buruh harus melalui deal-deal dengan pihak yayasan dan perusahaan tempat bekerja. Ia diharuskan membayar sejumlah uang DP dari Rp 25.000 hingga Rp 500.000, Tak jarang juga, gaji buruh harus dipotong 15% - 25% oleh Yayasan.
  • Saat masuk kerja dimana ia ditempatkan, dibayang-bayangi batas waktu kerja (kontrak) dan harus menganggur atau cari kerja lagi di tempat lain. Bila terjadi kesalahan, bisa dipecat sewaktu-waktu tanpa perlindungan dari pihak yayasan penyalur tersebut.
  • Dengan adanya sistem kontrak dan outsourcing (plus dilegalkan), setiap perusahaan secara leluasa dapat melakukan upaya efisiensi (baca: mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya) yang sah sesuai aturan tersebut karena dapat menekan biaya tenaga kerja sebagai salah satu unsur biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan.

Dari beberapa hal tentang Outsourcing diataslah maka pemerintah, terutama Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi akan menghapus sistem ini secara bertahap. Kita berharap ini tidak hanya sekedar wacana atau rencana saja :). Dan harus ada solusi terbaik dari pemerintah kepada penyedia jasa Outsourcing atas penghapusan ini agar ada alternatif lain yang lebih baik. Semoga bermanfaat :).

9 comments:

  1. bagus juga sih..karena kasihan pegawai outsource.

    ReplyDelete
  2. pemerintah kita ini sayangnya nggak konsisten, belum lagi kalo nanti ada pergantian mentri, biasanya kebijakannya juga berubah.

    ReplyDelete
  3. outsourching hanya akan membuat pekerja tidak memiliki posisi tawar terhadap perusahaan..

    ReplyDelete
  4. semoga bukan wacana, karena sistem outsourcing ini sungguh meresahkan anak bangsa, bagaimana tidak niat pemerintah untuk menarik investasi dari luar ini, ternyata benar-benar bisa mematikan potensi anak bangsa secara sistematis. contohnya seseorang yang dikontrak dalam masa kerja tertentu lalu setelah habis kontraknya ternyata usia sudah melebihi persyaratan minimum. sementara disisi lain perusahaan2 menerapkan batas umur pd saat rekrutmen. selain menimbulkan kesewenang-wenangan dan juga tdk menjamin masa depan, sistem ini pencerminan sistem ekonomi kapitalis bukannya sistem ekonomi pancasila atau kerakyatan, dan mirisnya yang paling banyak menggunakan jasa outsourcing ini adalah perusahaan BUMN milik pemerintah. IRONI SEKALI!!!

    ReplyDelete
  5. outsourcing adalah mesin pembunuh bagi rakyat, bukan pembangkit perekonomian... ini sudah terbukti bagaimana mudahnya perusahaan memecat pekerja outsorcing tanpa alasan apapun.. sunggung kebodohan pemerintah yang sangat memalukan. Dinegara maju saja outsorcing hampir tidak terpakai...

    ReplyDelete
  6. sistem outsorsing menjual keringat karyawan,untuk meninggkatkan pendapatan harus memperkecil gajih dan tunjangan karyawan sekecil2nya (OUTSOURSING adalah sistem PENINDASAN)

    ReplyDelete
  7. Outsoursing...
    Adalah sistem management yang bikin semua pekerja di rugikan.. Mau tidak mau harus mau..

    Aduh ampun deh...
    Padahalkan kita ini saling membutuhkan...

    Kalian membutuhkan tenaga kita..
    Kita pun perlu upah, tunjangan anak istri, pesangon klo" pensiun..

    Coba aja dunia ini semua orang punya ditakdirkan kaya...
    Gak bakal hidup nyampe 1 bulan...
    Mau makan nasi ga ada petani...
    Mau kewarung ga ada yang jualan...
    Mau buka PT, CV, ataupun semacamnya ga ada yang mau kerja...
    Presiden ga bakal ada.. Wong kita orang kaya..
    Pemerintah apalagi... Siapa yang milih...
    Pasti pada telanjang bulet semua...
    Ga punya rumah semua, Wong ga ada tukang bangunan...

    DAN PASTI MATI SEMUA.....
    Coba kalian pikir...

    Para petinggi negara...

    ReplyDelete