Stop atau Lanjutkan (Pengiriman TKW)

Mungkin sebagian kita sudah tahu wacana mengenai usulan pemberhentian pengiriman TKW ke luar negeri, sehubungan dengan kasus sumiati beberapa waktu lalu. Dan di sebuah acara di tipi swasta membahas tentang permasalahan yang terjadi mengenai nasib para TKW, acara tersebut dihadiri perwakilan dari DPR, BNP2TKI, kementrian tenaga kerja, kementerian luar negeri dan PJTKI.

Kesimpulan yang didapat dari acara tersebut adalah bahwa sumber kesalahan dari semua itu karena "kinerja" pemerintah yang buruk. Nah aku kira ini bukan suatu kesimpulan baru hehehe. Tapi sudah menjadi masalah klasik yang sudah terjadi bertahun-tahun bahkan sejak era orde baru :).

Disini kita tidak membahas apa saja keburukan kinerja tersebut :) Karena sudah ada pihak-pihak yang berwenang dan lebih pintar menangani masalah tersebut. Tapi yang ingin dibahas adalah tentang wacana pemberhentian pengiriman TKW, aku pribadi sangat setuju wacana tersebut jika dilihat dari "siapa yang punya kewajiban mencari nafkah di dalam keluarga". Bukan berarti "merendahkan" kemampuan wanita dalam bekerja tapi lebih "menghargai" wanita sebagai mahluk Tuhan yang mempunyai tugas utama yaitu sebagai "ibu".

Bayangkan saja dari ribuan TKW yang dikirim ke luar negeri rata-rata statusnya adalah ibu rumah tangga, yang karena kebutuhan ekonomi harus rela meninggalkan anak-anak dan suaminya. Lah terus suaminya ngapain? kenapa bukan suami yang pergi untuk mencari nafkah? Inilah yang selama ini kurang di perhatikan oleh pemerintah, mereka terus mengirim para wanita menjadi pekerja dengan "gelar pahlawan devisa" tanpa memikirkan nasib si pekerja dan keluarga yang ditinggalkan.

Memang pengiriman TKW ke luar negeri tak lepas dari tingginya "permintaan" tenaga kerja wanita dari negara pengimpor, entah itu sebagai "pembantu" atau buruh pabrik. Kadang ada pemikiran kemana wanita-wanita di negera pengimpor tersebut ? hingga mereka harus mengimpor TKW dari luar. Mungkin karena mereka negeri yang sudah makmur jadi para wanita mereka "kualitasnya" bukan lagi sebagai tenaga kerja "kasaran" hehe.

Secara tidak langsung kondisi itu mengingatkan kita kalau "kualitas" tenaga kerja di negeri tercinta ini rata-rata termasuk golongan pekerja kasar. Alias yang dibutuhkan hanya "tenaga" saja :). Kembali ke masalah penghentian pengiriman TKW ke luar negeri, kenapa yang dibutuhkan sebagai "pembantu" selalu wanita ? apakah karena orang luar sana lebih suka pada "pembantu" yang berjenis kelamin wanita ? atau sudah "tradisi" kalau wanita kerjanya hanya sebagai "pembantu"?...

Mungkin jika pemerintah bisa merubah image tersebut, maka penghentian pengiriman TKW bisa terjadi. Tapi masalahnya apakah "kinerja" pria bisa lebih baik dari perempuan kalau bekerja sebagai pembantu ? hehehe. So Bagaimana menurut anda ?

Comments

  1. kalo menurut aQ seh,,mending di setop dulu,,,sambil menyelesaikan masalah TKI yg lagi bermasalah,,apa lg baru2 ini aQ dapat info klo ada TKI yg terancam hukuman mati di malaysia,,,lagi pula saatnya kinerja pak Muhaimin di evaluasi sebab dari menteri ke menteri berikutnya kayaknya sama aja tuh,,,

    ReplyDelete
  2. distop dulu deh. daripada ntar ada yg dianiaya lagi.

    ReplyDelete
  3. mengapa mengirim TKW keluar negeri? bukankah kewajiban lelaki untuk bekerja, bukan wanita

    jadi kirim TKP (tenaga kerja Pria) ke luar negeri, jangan malah TKW yg dikirim

    ReplyDelete
  4. sayangnya tak semua suami yang memahami tugasnya untuk mencari nafkah! sering denger cerita kan: uang kiriman istri yang jadi TKW malah dipake suami buat kawin lagi di kampungnya! dasar raja tega!

    ReplyDelete
  5. tergantung kerjanya di bidang apa kalau menurut saya..kalo bidangnya di frofesional dan formal dilanjutkan ya tidak apa apa..kalo jadi pembantu mending di stop aja

    ReplyDelete
  6. lebih baik sih stop saja ... kita malah hina dengan adanya TKW karena perlakuan yang tidak manusia dan negara kita g bisa berbuat apa2 ... meskipun sih dari sisi lainnya kita dapat devisa ... tapi kalo kayak gini caranya ya memalukan

    ReplyDelete
  7. @ARaLLiya gak akan berubah walau ganti menteri selama pemimpinya gak tegas :)

    ReplyDelete
  8. @Jhon : ya mungkin itu jln terbaik :)
    @noersam : setuju :)
    @Popi : itulah yg gak dipikirin oleh pemerintah
    @Rio : seharusnya begitu :)
    @Fanny : distop tapi hrs ada solusi pengganti dari pemerintah

    ReplyDelete
  9. sebenarnya dalam pengiriman TKW apa perlu distop atau tidak itu tergantung pemerintah , yang saya harapkan dalam hal pengiriman betul - betul sesuai dengan prosedur yang berlaku dan setiap TKW yang bekerja , kalo boleh ya mungkin tiap bulan di kontrol kan di suatu negara kita punya Duta....

    ReplyDelete
  10. @syamsul : itulah yg pemerintah tidak lakukan, ngirim doang tanpa ada kontrol :)

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts