K3, UMR, dan Upah Pekerja

Tanggal 12 Januari 2011 kemarin merupakan peringatan hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), ini merupakan tahun kedua dalam rangka mendukung cita-cita besar yaitu Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.372/Men/XI/2009. Dan bulan Januari ini dicanangkan sebagai bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2011. (sumber : nakertrans.go.id)

Bicara soal K3 memang menjadi komponen penting bagi suatu perusahaan. Dan adalah "tugas utama" perusahaan dalam memberikan jaminan K3 bagi setiap karyawannya. Tapi tulisan ini bukan untuk membahas tentang K3 tapi ingin membahas bagaimana menentukan upah pekerja dan UMR pada umumnya :). Karena masalah upah merupakan hak utama bagi setiap pekerja.

 Apa saja pertimbangan dalam menentukan upah pekerja ? (sumber )
  1. Bobot pekerjaan yang diukur berdasarkan Know-how, Problem Solving, Accountability.
  2. Kemampuan finansial perusahaan.
  3. Tingkat competitiveness perusahaan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang dianggap sebagai pesaing.
  4. Pengalaman kerja karyawan yang bersangkutan
  5. Bargaining power pekerja terhadap perusahaan dan sebaliknya
Apa saja dasar dalam menentukan Upah Minimum Regional (UMR) ?
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum, Penetapan upah yang dilaksanakan setiap tahun ditentukan dengan berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah). (sumber : id.wikipedia.org)

Kemudian, apa saja kriterita KHL tersebut ? Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO.17 Tahun 2005, kriteria Kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang dalam sebulan adalah sebagai berikut :

1. Makanan dan Minuman
2. Sandang (kebutuhan pakaian dan perlengkapan)
3. Perumahan (Sewa, Perlengkapan, & Sarana )
4. Pendidikan
5. Kesehatan
6. Transportasi
7. Rekreasi dan tabungan

Demikian kriteria dari KHL yang secara keseluruhan terdiri dari 46 komponen yang dijelaskan secara lebih detail di peraturan Menteri tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah beberapa pihak menganggap penetapan UMR perdaerah atau yang disebut dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tersebut belum layak, seperti misal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2011 yang sudah ditetapkan pemerintah masih dianggap belum memenuhi (KHL) di masing-masing daerah, karena standar upah minimum hanya memperhitungkan biaya hidup (living cost) buruh lajang.

Selain itu, perhitungan menggunakan 46 komponen KHL yang termuat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 17 2005 diatas, dianggap tidak obyektif. Karena kenaikan upah minimum 2011 tidak sebanding dengan laju kenaikan harga kebutuhan hidup terutama sembako. Maka dari itu diharapkan oleh mereka agar peraturan tersebut  dicabut  dan membuat aturan baru. Diharapkan aturan baru tersebut nantinya memuat perbaikan KHL secara kualitas dan kuantitas serta perbaikan metode survei pasar. (sumber : nasional.kontan.co.id) 

Yah begitulah setiap peraturan yang telah ditetapkan pasti akan mengundang banyak pro dan kontra, namun secara keseluruhan penetapan UMR berdasarkan biaya hidup pekerja lajang mungkin memang kurang bisa mewakili "kebutuhan hidup layak" yang sebenarnya. Mungkin akan lebih baik bila berdasarkan biaya hidup pekerja yang sudah menikah dengan memiliki maksimal dua orang anak. Ini akan menjadi perhitungan atau jalan tengah terbaik dalam menentukan UMR atau UMP bagi setiap pekerja.

Selain itu perbaikan metode survei memang harus lebih diperhatikan oleh pihak terkait, jangan sampai data yang didapatkan tidak valid sehingga berakibat ketidakpuasan pekerja dalam menerima ketetapan yang ditentukan. Namun apapun metoda yang digunakan dalam proses survey tidak akan menghasilkan hasil yang baik jika kinerja tenaga surveynya dibawah standart, artinya hasil survey pada dasarnya dientukan oleh "kinerja" para petugas survey itu sendiri :). Dan hasil survey juga tidak terlepas dari "tujuan" yang ingin dicapai, nah "tujuan" ini biasanya parameternya dipengaruhi oleh kepentingan dari pihak-pihak tertentu :).

Sebagai rakyat yang patuh dan baik hehe, tentu kita harus percaya dengan ketetapan dan peraturan yang telah ditentukan namun sebagai pekerja tentu kita wajib tahu secara transparan bagaimana proses penetapan upah dan UMR karena ini menyangkut "hak" kita sebagai pekerja. Semoga manfaat :).

Comments

  1. OOT: doakan bisa sampe Lampung kembali mas bro..hehhee

    ReplyDelete
  2. semoga ada perubahan yg memang berarti...

    ReplyDelete
  3. Moga regulasi yang dibangun dibarengi komitmen untuk melaksanakan
    kunjungan perdana
    salam

    ReplyDelete
  4. semoga keadaan perekonomian kita makin membaik ya mas hingga semua makin sejahtera :)

    oohh iya, sekalian saya mengajak masnya tuk tukeran link, link masnya sudah saya pasang di tempat saya, semoga berkenan tuk memasang link saya juga di sini.. terimakasih :)

    ReplyDelete
  5. thx infonya...sangat bermanfaat

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts