Daerah kumuh dan sanitasi lingkungan

Berkaitan dengan penanggulangan daerah-daerah kumuh di kota-kota besar dimana masalah ini menjadi suatu masalah yang masih teramat sulit ditangani oleh pemerintah pusat dan daerah. Banyak program yang telah dijalankan dengan menghabiskan waktu dan uang hingga milyaran rupiah namun daerah atau lingkungan kumuh tetap saja ada bak jamur di musim kemarau :).

Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terus terjadi, antara lain birokrasi, ketidaktegasan dalam penerapan regulasi, dan populasi penduduk yang tinggi. Sebagai contoh pemasangan  fasilitas listrik atau pdam di wilayah terlarang (ilegal area) yang seharusnya tidak boleh namun tetap ada sehingga membuat "keberadaan" mereka seakan "resmi dan sah".


Daerah-daerah kumuh terutama di pinggiran kali (river banks) dan sekitaran rel kereta api  (rail banks) merupakan  "salah satu" sumber penyebab sulitnya menanggulangi banjir dan penerapan sanitasi lingkungan. Ketidakberaturan suatu daerah lingkungan permukiman berpengaruh pada sistem pembuangan limbah (domestik). Saluran pembuangan limbah tinja (black water) ataupun limbah dari air mandi, cuci (gray water) yang tidak tertata baik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan (sanitasi) lingkungan.

Belum lagi masalah sampah rumah tangga (dumping household), terutama "kebiasaan" membuang sampah ke sungai/kali, terutama di kota Jakarta ini yang masih sulit menemukan daerah pinggiran kali yang bersih , sehingga kadang heran juga apa dasar pemberian "adipura" pada suatu kota hehehe. Kalau ditanya apakah tidak ada kepedulian dari pemerintah atau pihak-pihak terkait? jawabannya ada :).

Seperti yang ditulis diatas telah ada banyak program dari pemerintah pusat dan daerah, belum lagi program dari LSM terkait yang fokus dalam menangani masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan di daerah kumuh. Seperti penyediaan tangki septik, MCK umum, WC umum dan sebagainya. Tapi kenapa seperti tidak merata pelaksanaan atau aplikasinya ? jawabannya kembali ke bagaimana pengawasan dan pemeliharaan daripada fasilitas dan prasana yang telah diberikan. Siapa yang bertanggung jawab ? tentu kembali pada masyarakat yang bersangkutan dan kontinyuitas pemerintah dalam memberikan pengawasan :).So bagaimana menurut anda ? :)

Comments

  1. ya apalagi sekarang lagi merebak virus chikungunya.

    ReplyDelete
  2. harusny pemerintah lebih peka pada tempat kumuh

    ReplyDelete
  3. menurut saya pendekatannya harus mesra..

    carikan tempat tinggal yg layak untuk para penghuni lingkunganb kumuh tersebut sebelum di pindahkan.. kasihan kan kalu di usir begitu saja...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts