Program Transmigrasi (Warisan Penjajah Belanda)

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berhasil menempatkan sebanyak 8.392 kepala Keluarga (KK) transmigran pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 diproyeksikan 9.500 KK transmigran akan difasilitasi untuk ditempatkan di berbagai kawasan transmigrasi di Indonesia. Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan hal ini dilakukan untuk mendukung upaya percepatan pembangunan nasional, perkembangan pembangunan daerah dan penyiapan sumber daya manusia yang handal.

Dan sudah saatnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lintas kementerian menempatkan program transmigrasi menjadi salah satu prioritas dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. (sumber : yahoo!news)

Demikian tadi berita tentang perkembangan transmigrasi pada tahun 2011 lalu dan apa tujuan dari program tersebut untuk saat ini. Disitu ada sedikit kesan jika selama ini belum atau sudah tidak menjadi prioritas pihak terkait :). Dan ada banyak kisah tentang kesuksesan ataupun keterpurukan dari para transmigran dan saya yakin semua sudah tahu.

Disini saya ingin mengingatkan kembali bagaimana awal mula program transmigrasi, karena sejarahnya cukup panjang maka saya ringkas sebagai berikut : (sumber : SATU ABAD TRANSMIGRASI DI INDONESIA (1905-1995) by Nugraha Setiawan)

Transmigrasi di Indonesia dimulai pada jaman pemerintahan kolonial Belanda tahun 1905 hingga saat ini telah melalui berbagai masa pemerintahan dan kekuasaan yang berbeda. Periodisasi pelaksanaan transmigrasi selama satu abad terakhir, dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu :

A. Periode jaman pemerintahan kolonial Belanda (1905-1941) terdiri dari :

  •     Tahap percobaan kolonisasi 1905-1911
  •     Periode Lampongsche volksbanks 1911-1929
  •     Jaman depresi ekonomi dunia 1930-1941.

Pendapat ahli kependudukan Belanda pada saat itu, jika ingin mengendalikan penduduk Jawa, penduduk yang dipindahkan harus mencapai 80.000 keluarga per tahun. Pemerintah kolonial Belanda sampai menjelang akhir masa kekuasaannya, hanya mampu memindahkan penduduk pulau Jawa kurang dari seperlima dari target yang diharapkan per tahunnya.

Data lain menunjukkan antara tahun 1905-1941 penduduk yang berhasil dipindahkan hanya berjumlah 189.938 orang. Akan tetapi jika dilihat dari aspek peningkatan kesejahteraan peserta kolonisasi, mereka mungkin dapat disebut lebih baik tingkat kehidupannya dibandingkan pada saat berada di daerah asalnya


B. Transmigrasi Masa pendudukan tentara Jepang (1942-1945)

Ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia, kegiatan transmigrasi tetap dilaksanakan. Akan tetapi karena sibuk dengan peperangan, rupanya penguasa Jepang tidak sempat melakukan pengadministrasian kegiatan transmigrasi seperti halnya pada jaman pemerintah kolonial Belanda, sehingga sangat sedikit dokumentasi mengenai transmigrasi yang bisa ditemukan.

Diperkirakan selama kekuasaan Jepang, penduduk pulau Jawa yang berhasil dipindahkan ke luar Jawa melalui transmigrasi sekitar 2.000 orang.

C. Transmigrasi Setelah kemerdekaan (1945-2005), terdiri dari :

Masa Orde Lama:
1. Masa Orde Lama

Diawali pada tahun 1948 pemerintah Republik Indonesia membentuk panitia untuk mempelajari program serta pelaksanaan transmigrasi yang diketuai oleh A. H. D. Tambunan. Walaupun telah terbentuk kepanitiaan, keputusan yang menyangkut masalah transmigrasi baru diambil pada tahun 1950.

Bulan Desember 1950 merupakan awal mula pemberangkatan transmigran di jaman kemerdekaan ke Sumatera Selatan. Pelaksananya ditangani oleh Jawatan Transmigrasi yang berada di bawah Kementrian Sosial. Baru tahun 1960 Jawatan Transmigrasi menjadi departemen yang digabung dengan urusan perkoperasian dengan nama Depertemen Transmigrasi dan Koperasi.

Pada masa ini, selain tujuan demografis, tujuan lainnya tidak jelas. Namun Presiden Soekarno sendiri tidak fokus pada kelebihan penduduk Jawa, tetapi hanya melihat adanya ketimpangan kepadatan penduduk pulau Jawa dan luar Jawa. Akan tetapi di kemudian hari yaitu seperti tercantum pada Undang-undang No. 20/1960 jelas terbaca, bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Target pemindahan penduduk pada jaman orde lama dinilai sangat ambisius dan tidak realistis, dimana sasaran “Rencana 35 Tahun Tambunan” adalah mengurangi penduduk pulau Jawa agar mencapai angka 31 juta jiwa pada tahun 1987 dari jumlah penduduk sebanyak 54 juta jiwa pada tahun 1952. Pada kenyataannya antara tahun 1950-1959 pemerintah hanya berhasil memindahkan transmigran sebanyak 227.360 orang.

Revisi target transmigran sebenarnya telah dilakukan dengan yang lebih realistis. Selama lima tahun, antara tahun 1956-1960 direncanakan pemindahan penduduk Jawa sebanyak 2 juta orang, atau rata-rata 400 ribu orang per tahun. Pada rencana delapan tahun selanjutnya, yaitu antara tahun 1961-1968, Jawatan Transmigrasi menurunkan lagi targetnya menjadi 1,56 juta orang, atau rata-rata 195 ribu orang per tahun.

Pada periode rencana delapan tahun, muncul kebijakan Transmigrasi Gaya Baru pada musyawarah nasional gerakan transmigrasi yang diselenggarakan pada bulan Desember 1964. Konsepnya memindahkan kelebihan fertilitas total yang diperkirakan mencapai angka 1,5 juta orang per tahun. Pada kebijakan ini, muncul pula ide untuk melaksanakan transmigrasi swakarya, artinya transmigran baru ditampung oleh transmigran lama seperti yang pernah dilakukan pada jaman Belanda dengan sistem bawon, kemudian membuka hutan, membangun rumah, dan membuat jalan sendiri, sehingga tanggungan pemerintah tidak terlampau besar.

Minat penduduk pulau Jawa untuk ikut transmigrasi pada periode ini cukup tinggi. Bahkan mereka mau berangkat ke daerah transmigran atas biaya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Di tempat tujuan mereka cukup melapor untuk memperoleh sebidang lahan dan bantuan material lainnya.

Pada jaman orde lama, ada pengkategorian transmigrasi, sebagi berikut :

    transmigrasi umum,
    transmigrasi keluarga,
    transmigrasi biaya sendiri,
    dan transmigrasi spontan.

Masa Orde Baru:
2. Masa Orde Baru

Pada jaman orde baru, tujuan utama transmigrasi tidak sematamata memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, namun ada penekanan pada tujuan memproduksi beras dalam kaitan pencapaian swasembada pangan. Pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua.

Tahun 1965-1969, belum ditentukan target jumlah transmigran yang harus dipindahkan. Bahkan terkesan belum begitu perhatian terhadap progran transmigrasi. Daerah transmigran seperti Lampung, Jambi, Sumatera Selatan yang pada awalnya banyak sekali menerima transmigran, pada periode ini hanya menerima sekitar 52 persen dari total transmigran yang diberangkatkan. Jumlah yang dikirim ke Sulawesi sekitar 25 persen, sisanya ke pulau-pulau lain seperti Kalimantan dan Papua.

Jika pada masa orde lama dikenal empat katagori transmigrasi, pada periode ini hanya dikenal dua kategori yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi spontan. Pada transmigrasi spontan pemerintah hanya mengorganisir perjalanan dari daerah asal ke tempat tujuan, ongkos semua ditanggung peserta.

Sementara transmigrasi spontan, semua ongkos ditanggung pemerintah, dan di lokasi memperoleh lahan seluas dua hektar, rumah, dan alat-alat pertanian, serta biaya selama 12 bulan pertama untuk di daerah tegalan, dan 8 bulan pertama di daerah pesawahan menjadi tanggungan pemerintah. Jumlah seluruh transmigran yang berhasil dipindahkan pada periode ini sebanyak 182.414 orang atau sekitar 52.421 keluarga.

Masih pada jaman orde baru, tepatnya tahun 1974 ketika Gunung Merapi meletus, ada kejadian seluruh warga desa diikutsertakan dalam program transmigrasi, di lokasi baru mereka menempati daerah yang sama. Dari kejadian inilah kemudian muncul istilah transmigrasi bedol desa. Pada periode rencana pembangunan lima tahun (repelita) ke-2 antara tahunn 1974-1979, konsep transmigrasi diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional.

Dalam kerangka pembangunan nasional tersebut, transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya, serta meningkatkan produksi pangan dan komoditi eksport. Produksi pertanian diharapkan dapat mendukung sektor industri sebagai cita-cita pembangunan.

Selain itu mulai tercetus pemikiran untuk mengembangkan daerah tujuan semenarik mungkin, sehingga akan banyak penduduk yang tertarik untuk pindah dari pulau Jawa dengan biaya mandiri tanpa tergantung pada pemerintah. Target transmigrasi pada repelita ke-2 adalah memberangkatkan 50 ribu keluarga atau 250 ribu orang per tahun, atau jika dihitung selama selama lima tahun, transmigran yang harus diberangkatan sebanyak 1,25 juta orang.

Target yang tidak realistis tersebut pada tahun 1976 dikurangi menjadi 108 ribu keluarga selama lima tahun, sedangkan realisasinya pemerintah hanya mampu memberangkatkan sebanyak 204 ribu orang atau sekitar 16 persen dari target yang dicanangkan.

Masa selanjutnya, pada repelita ke-3 (1979-1983) ada penekanan yang lebih mendalam terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan transmigrasi spontan lebih didorong lagi dengan mengembangkan kegiatan ekonomi di luar pulau Jawa guna menarik minat calon transmigran. Target pemindahan transmigran sebanyak 250 ribu keluarga dapat dicapai, bahkan terlampaui sebanyak dua kali lipat.

Pemerintah berhasil memberangkatkan sebanyak 500 ribu keluarga. Mengingat keberhasilan pada repelita ke-3, maka pada repelita ke-4 target transmigran ditingkatkan lagi menjadi 750 ribu keluarga atau 3,75 juta orang. Pada akhir bulan Oktober 1985 telah berhasil diberangkatkan sebanyak 350.606 keluarga atau 1.163.771 orang.

Pada periode ini diintroduksi konsep tentang pelestarian lingkungan, sehingga transmigrasi juga diberi misi agar bisa memulihkan sumber daya alam yang sudah tereksploitasi dan memelihara lingkungan hidup.

Masa Reformasi:
3. Masa Reformasi

Jumlah penduduk yang berhasil dipindahkan dalam program transmigrasi, terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun demikian tetap tidak bisa mengejar bertambahnya jumlah penduduk di pulau Jawa. Sebab fertilitas di pulau Jawa jauh melebihi angka penduduk yang dapat dipindahkan ke luar pulau Jawa.

Dengan demikian, jika dilihat dari aspek demografis yang dikaitkan dengan pengurangan penduduk di pulau

Jawa, program transmigrasi ini tidak mencapai sasarannya. Diakui pula oleh Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, bahwa pelaksanaan transmigrasi yang telah dilaksanakan hingga jaman orde baru belum memberikan pengaruh yang merata, baik ditinjau dari sisi mikro yaitu tingkat perkembangan UPT/Desa, maupun makro yaitu pada percepatan pertumbuhan wilayah.

Pembangunan transmigrasi pun belum berhasil menjadi pendorong pembangunan, karena belum dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan wilayah. Mengingat kondisi seperti di atas, perlu dicari paradigma baru dalam pembangunan transmigrasi. Paradigma baru yang sudah jauh berbeda dengan paradigma lama, terjadi dengan dikeluarkannya Undangundang No. 5/1997. Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah persebaran penduduk, yang selama 90 tahun terakhir memang tidak berhasil dipecahkan, namun bergeser pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah.

Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa tujuan transmigrasi adalah: (1) untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui tujuannya itu diharapkan rakyat Indonesia yang berada di luar the circular flow of income dalam sistem ekonomi nasional bisa lebih cepat mencapai tingkat kesejahteraannya. Terjadinya ketimpangan akibat strategi industrialisasi yang terlalu bertumpu di pulau Jawa yang telah menyebabkan ketimpangan antar daerah dapat dikurangi. Gejala disintegrasi dan separatis memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat termasuk dari pihak Departemen Transmigrasi dan PPH.

Penyempurnaan pelaksanaan transmigrasi yang diperlukan antara lain, agar transmigrasi diupayakan secara merata di wilayah tanah air, dan pemukiman transmigran tidak merupakan enclave serta memiliki keterkaitan fungsional dengan kawasan di sekitarnya. Berbagai kelompok etnis harus berbaur dalam kebhinekaan, penduduk setempat juga harus mendapat perhatian yang sama, dengan tujuan untuk meredam potensi konflik antara pendatang dan penduduk asli.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sehingga, pembangunan transmigrasi harus diletakan pada kerangka pembangunan daerah yang selanjutnya harus dapat dijabarkan dalam program-program transmigrasi.

Berdasarkan pada penjelasan di atas visi transmigrasi ke depan adalah “mewujudkan komunitas baru yang merupakan hasil integrasi harmonis antara penduduk setempat dan masyarakat pendatang, yang sejahtera serta dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan”. Adapun misinya adalah “engisi pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan pendatang, serta sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional”.

Demikian tadi ringkasan sejarah transmigrasi, untuk era pasca reformasi gambarannya bisa dilihat dari kutipan berita diatas. Kesimpulannya versi warcoff adalah bahwa program ini memang sangat bermanfaat dan mulia, bilapun ada banyak kekurangan dari segi pelaksanaan ternyata itu sudah terjadi sejak jaman belanda hehehe. Semoga manfaat.

Note : bila ada yang tertarik melihat sumber makalah secara lengkap bisa di search by google :).

Comments

  1. ribet dan rumit juga ya itu jan belanda dulu ,,

    ReplyDelete
  2. mantab neh referensi transmigrasinya sob... :-)

    ReplyDelete
  3. emang masih ada ya program itu sekarang? kirain cuma jaman orba.

    ReplyDelete
  4. tujuan utama dilaksanakan transmigrasi pada masa penjajahan belanda di indonesia, apa ya?? T.T
    yg tau pleaseee kasih tau dong T.T

    ReplyDelete
  5. @Sinta : seperti tertulis diatas, tujuan utama Belanda waktu itu adalah agar lebih mudah tuk mengendalikan atau mengontrol penduduk jawa pada khususnya.

    Selain itu pemanfaatan tenaga mereka sebagai "tenaga kerja" tuk berbagai pembangunan insfrastruktur Belanda waktu itu.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts