Penyatuan Zona Waktu (Acuan, Sejarah & Manfaat)

Baru-baru ini Pemerintah kita berencana menyatukan tiga zona waktu Indonesia WIB, WITA, WIT dengan WITA (GMT+8) sebagai patokan waktu. Rencana ini tentu akan menimbulkan banyak kebingungan dan pertanyaan terutama bagi masyarakat awam.

Meskipun dengan tegas pihak terkait telah memaparkan tujuan dari rencana tersebut, antara lain agar daya saing ekonomi Indonesia meningkat dan birokrasi lebih efisien. Namun jikapun rencana ini terlaksana akan diperlukan edukasi dan sosialisasi  yang intensif pada masyarakat. Karena "seperti biasa" rakyat negeri kita ini tidak mudah merubah suatu kebiasaan, apalagi soal waktu hehe.  Untuk itu tulisan kali ini warcoff coba membahas tentang sejarah penyatuan waktu ini dan latar belakangnya.

Negara mana yang menjadi acuan dalam menyatukan zona waktu ? (sumber : http://moeidzahid.site90.net) Penyatuan zona waktu telah dimulai oleh negara Cina sejak tahun 1949, dimana semestinya mereka terbagi dalam lima zona waktu, tapi kemudian mengadopsi satu (single time, GMT+8) yang disesuaikan dengan New York, Chicago, Denver, dan Los Angeles (GMT-8). Penyatuan waktu di Cina tersebut dampaknya dapat terlihat saat ini, dimana mereka telah menjadi negara yang makmur di bidang ekonomi hingga menjadi salah satu macan asia.

Selain Cina, India merupakan negara kedua yang menganut satu zona waktu (GMT+5:30) dan dampaknya meskipun belum sesukses Cina, perekonomian di India masih jauh lebih baik dibanding negara kita :). 


Bagaimana sejarah perubahan pembagian waktu di Indonesia ? (sumber : http://moeidzahid.site90.net) Di awal abad 20, pemerintah Hindia Belanda mulai mengenal waktu mintakad (zona waktu). Memenuhi permintaan Staats Sporwegen (semacam jawatan kereta api), Gouvernments Besluits mengeluarkan aturan pertama pada 6 Januari 1908 dan diberlakukan mulai 1 Mei 1908. Pada era kekuasaan kolonial terpusat di Jawa, Waktu Jawa Tengah ditentukan sebagai waktu mintakad (GMT+7:12). Waktu Menengah Batavia berselisih 12 menit dari waktu mintakad. Di luar Jawa dan Madura, waktu mintakad sama sekali tidak diatur. Baru pada 22 Februari 1918 keluar beleid yang menentukan Waktu Padang 39 menit terlambat dari Waktu Jawa Tengah. Balikpapan dipergunakan +8:20 lebih dahulu dari GMT.

Aturan yang menggantikannya pada 1 Januari 1924, tak banyak berubah. Dengan bujur tolok 110°, Waktu Jawa Tengah diubah menjadi GMT+7:20. Waktu mintakad lainnya diatur oleh Hoofden van Gewestelijk Bestuur in de Buitengewesten (penguasa daerah). Semisal, Karesidenan Bali dan Lombok menggunakan Waktu Bali, 22 menit maju dari Waktu Jawa Tengah. Meskipun Gouverment Celebes on Onderhorgheden tidak menentukan waktu mintakad, di Ibukota Makassar dipergunakan Waktu Jawa Tengah ditambah 38 menit. Penguasa di Tapanuli tinggal mengurangi 45 menit dan Padang tujuh menit dari Waktu Jawa Tengah.

Perubahan besar berlangsung sejak 11 November 1932, berdasarkan Bij Gouvernment Besluit van 27 Juli 1932 No. 26 Staatsblad No. 412. Hindia Belanda kala itu dibagi menjadi enam zona waktu dengan selisih 30 menit. Pemerintah kolonial mempertimbangkan selisih antara waktu tolok dengan waktu menengah setempat diambil sekecil mungkin, agar rakyat yang terbiasa pada jam tidak dirugikan.

Waktu mintakad berubah total selama pendudukan Jepang. Demi efektivitas operasi militer dan upaya “menjepangkan” wilayah koloni, waktu Indonesia ditentukan mengikuti waktu Tokyo (GMT+9). Waktu Jawa dimajukan 1:30 (GMT+7:30) dari waktu tolok tersebut.

Pemerintah kolonial Belanda kembali memutuskan mengubahnya menyusul pergolakan di banyak daerah. Pada 10 Desember 1947, waktu mintakad Indonesia dibagi tiga: +7 (bujur tolok 105°), +8 (120°), dan +9 (135°). Terlambat. Rakyat di Jawa dan Sumatera telanjur menyukai waktu mintakad lama. Atas dasar itu, usai penyerahan kedaulatan, pada 1 Mei 1950 Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno memberlakukan waktu mintakad yang sesuai dengan keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 27 Juli 1932 sebelumnya (enam zona waktu). Belanda yang keras kepala, mencuri waktu 30 menit (GMT+9:30) untuk Papua Barat sejak ia menyabot wilayah itu. Padahal, Gubernur Jenderal Belanda terdahulu menetapkan +9. Setelah Papua Barat berhasil direbut kembali, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 243 tahun 1963 yang membagi Indonesia tiga zona waktu, sama dengan waktu mintakad pada 10 Desember 1947.

Pertama kali pembagian zona waktu Indonesia karena faktor pariwisata khusus untuk pulau Bali sehingga turun Keputusan Presiden RI Nomor 41/1987 yang mengubah sedikit garis zona waktu sebelumnya. Dampaknya jumlah wisatawan melonjak tajam karena mereka merasa tidak membuang banyak waktu pergi ke Bali. Meskipun sebetulnya, perubahan Bali ke WITa dari WIB sejak 1 Januari 1988 merupakan sikap keterpaksaan karena pada saat yang sama, dua dari empat provinsi di Kalimantan – Barat dan Tengah – yang sebelumnya berada di WITa, ditarik ke WIB.

Bagaimana awal mula ide Penyatuan Zona waktu di Asia Tenggara ? (sumber : http://moeidzahid.site90.net) Untuk diketahui rencana penyatuan zona waktu ini sebenarnya adalah bagian dari rencana lama negara-negara ASEAN,  yang ingin menyatukan zona waktu seluruh ibukota negara anggota yang disebut ASEAN Common Time (ACT) pada Desember 1995. Tapi rencana ini gagal karena ketidaksiapan Myanmar (Birma).

Dasar dari pembentukan ACT ini  tak lain untuk menegaskan semangat kebersamaan antarnegara ASEAN di satu sisi dan respons terhadap Abad Cina di sisi lain. Kebangsaan dalam konteks tersebut merupakan kepentingan kelompok dengan pasar bebas sebagai katalisatornya. Uang adalah satu-satunya paspor yang berlaku. Jadi, ACT bukan sekadar isu penyatuan zona waktu atau geografi yang menjemukan. 

Setelah itu pemerintah kita tampaknya mulai menyadari pentingnya penyatuan waktu tersebut, dimulai
sejak 2001 dari Surabaya untuk diseminarkan secara nasional pada 8 Juni 2005 di Jakarta, sebelum diusulkan secara resmi kepada Pemerintah melalui Kantor Menteri Negara Riset & Teknologi (KMNRT). Kemudian akhirnya pada maret 2012 ini "ide" penyatuan zona waktu ini diangkat kembali.

Apa dampak positif lain dari penyatuan Zona waktu di Indonesia ? (sumber : dari berbagai sumber)
  • Menghilangkan kesenjangan aktivitas pada akhir jam kerja di antara zona tersebut, yang secara akumulatif berarti efesiensi jam kerja komunikasi dalam sehari. 
  • Tahun 2001 di Surabaya, PT. PLN (Persero) mulai mempresentasikan hasil kajiannya tentang korelasi antara aktivitas kehidupan masyarakat dan konsumsi energi listrik. Program efisiensi energi listrik untuk mengantisipasi krisis bahan bakar minyak, menurut peneliti PLN, akan berdampak besar apabila WIB diubah mengikuti WITa (GMT +8).  Gambaran sederhananya sebagai berikut : Pemakaian energi listrik pada waktu beban puncak (18:00-21:00) akan berkurang jika pelanggan lebih cepat berhenti beraktivitas dan istirahat. Dengan mengubah WIB mengikuti WITa (19:00-22:00), rentang waktu beban puncak secara tak langsung berkurang karena masyarakat lebih cepat tidur. Beban penggunaan listrik di pagi hari (waktu baru 05:00-06:00) juga berkurang, karena pelanggan terbesar PLN dari golongan tarif R-1 ini lebih cepat bangun untuk beraktivitas di luar rumah. Studi tadi sejalan dengan Daylight Saving Time (DST) atau acuan waktu yang diterapkan di 95 negara empat musim. DST membuat “matahari tenggelam satu jam terlambat.” Dengan menggeser pengukur waktu mundur satu jam di musim panas, dapat dihemat konsumsi listrik yang cukup besar. Di California, AS, pengurangan konsumsi energi 1% setara 600 ribu barel minyak. Di Selandia Baru, bisa mencapai 3,5%.
  • PT. Merpati Nusantara Airlines sudah membayangkan pertumbuhan 10% pada jasa penerbangan. Selama ini jadwal rute penerbangan dari WIB ke WIT memaksa pesawat mengangkasa lebih pagi. Jika pesawat berangkat dari Jakarta ETD 05:00 WIB, maka ETA 14:00 WIT di Jayapura. Terjadi market lost opportunity karena pasar untuk penerbangan ke arah barat relatif sedikit. Pesawat dan awaknya mau tak mau harus menginap (remain overnight). Utilisasi pesawat tidak maksimal.
  • Waktu tunggal membuat kalangan perbankan semakin diminati oleh nasabah. Cara transaksi seperti cek, giro, RTGS (real-time gross system) yang memerlukan konfirmasi, akan lekas diproses.
  • Prime time televisi yang selama ini mengacu WIB, 17:30-22:30, kelak tidak terlalu “menyengsarakan” pemirsa di WIT. Sebab, sinetron berbintang idaman dapat dinikmati sampai habis tanpa mengorbankan waktu tidur.
  • Oleh karena tak ada lagi time lag pada informasi, nilai tukar uang di pasar modal pun akan stabil dan bergairah.
  • Kebijakan time band pada SLJJ (sambungan langsung jarak jauh) berikut potongan tarif kian terasa manfaatnya oleh penelepon, karena jendela waktu berkomunikasi bertambah. 
  • Satu zona waktu mempercepat arus informasi dan waktu tanggap (response time) jika negara dalam keadaan bahaya. Disparitas informasi di bidang pertahanan dan keamanan dapat ditiadakan. 
  • Penyatuan waktu tersebut untuk meningkatkan produktivitas nasional yang semula hanya terdapat 190 juta penduduk dalam zona WIB, bisa menjadi 240 juta jika waktunya disamakan.
  • Meningkatkan kinerja birokrasi mulai dari Sabang hingga Merauke. 
  • Penyatuan waktu ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang ekonomi, sosial politik, bahkan ekologi
  • Melalui GMT+8, masyarakat yang tinggal di kawasan Indonesia timur dan tengah akan memiliki waktu transaksi yang lebih banyak dengan masyarakat yang tinggal di kawasan Indonesia barat.
Bagaimana dampak negatif dari penyatuan zona waktu ? Ada beberapa hal yang bisa terjadi, sebagai berikut :
  • Sejumlah ahli biologi AS mengingatkan, perubahan waktu akan mengganggu ritme normal jam tubuh manusia yang selama ini bergantung pada penunjuk waktu
  • Pola pikir manusia akan berubah dimana "Urusan dunia dianggap lebih penting daripada urusan akhirat".
Nah demikian tadi beberapa penjelasan tentang rencana penyatuan zona waktu di negara kita ini.  Tapi yang perlu disadari oleh kita adalah perbedaan waktu adalah sesuatu yang alamiah, artinya waktu bisa disamakan tapi perputaran bumi tidak bisa dirubah. Mungkin bagi negara yang lebih mementingkan urusan dunia ini layak diterapkan hehe. So apapun nanti keputusannya semoga itu yang terbaik untuk kita semua. Semoga manfaat.

Comments

  1. kalo dampak negatif nya lebih banyak , kayanya perlu observasi lebih mendalam lagi .

    ReplyDelete
  2. wah itupasti jadi mesti bangun lebih pagi nih. hiks..

    ReplyDelete
  3. "Intinya tidak akan ada lagi perbedaan waktu maghrib di Medan dan Jayapura :)".
    Kalau waktu sholat masih dibedakan waktunya secara regional, karena ditentukan posisi matahari. Saat ini pun juga dibedakan walau masih dalam 1 zona waktu, misal di kota Semarang maghribnya pukul 17:40, di Jakarta maghrib pukul 18:00. Trims infonya.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts