Evaluasi Kinerja Perusahaan Swasta (Asing n Lokal)

Pak Dahlan Iskan (Menteri Negara BUMN) meminta maaf terkait tindakannya yang menggratiskan Pintu tol Ancol barat. Karena ternyata tol tersebut milik swasta (CMNP). Ia menuturkan langkah yang ia lakukan semata-mata didorong rasa tanggung jawab setelah melihat kemacetan yang terjadi. Beliau menyarankan agar pengelola menambah loket atau untuk menambah tenaga manusia untuk menjadi 'loket berdiri'. Semua ini karena pintu tol tersebut menyebabkan kemacetan yang luar biasa di tiga jurusan sekaligus. (sumber : yahoo.news)


Berita diatas dapat disimpulkan jika sudah saatnya pemerintah mengkoreksi dan mengevaluasi kinerja pihak swasta yang menjadi pengelola atau pemilik usaha yang berhubungan dengan kepentingan umum, seperti jalan tol dan sebagainya. Karena terbukti jika telah menjadi salah satu "biang" kemacetan seperti yang dijelaskan berita diatas :).

Namun itu juga menunjukkan "kelemahan" yang sudah lama terjadi di negeri ini, dimana banyak pengelolaan suatu bidang yang "penting" atau sangat vital seperti sumber daya alam, tranportasi, kebersihan, dan sebagainya sudah dikelola oleh swasta. Memang pembagian kerja ke pihak diluar pemerintah merupakan suatu alternatif agar "diharapkan" pengelolaan menjadi lebih fokus dan berkualitas.

Tapi kenyataannya malah menjadi lebih amburadul dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Seperti halnya pengelolaan minyak bumi, pertambangan emas, etc yang notabene dikelola oleh swasta, dimana keuntungan yang didapatkan tidak dirasakan oleh masyarakat terutama yang tinggal dekat dengan lingkungan perusahaan.

Dari pengalaman warcoff pribadi, fungsi dan tugas dari dinas/instansi pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan umum sudah berubah menjadi "pembuat" regulasi/peraturan semata, ini terjadi karena tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan sudah dipegang oleh pihak swasta. Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya suatu program berjalan atau tidak sesuai yang diharapkan.

Gambaran sederhananya adalah ketika suatu usaha telah dikelola atau menjadi milik orang lain, artinya segala urusan intern perusahaan tidak berhak diketahui atau dicampuri oleh pihak lain, termasuk pemerintah itu sendiri. So memang pemerintah sudah harus bersikap lebih tegas dan berani dalam mengevaluasi kinerja para pengelola dan pemilik usaha. Yang paling penting tentu pemerintah harus lebih bijak dalam memilih pihak swasta yang akan dipilih menjadi pengelola.

Selain itu, harus juga lebih mengoptimalkan kinerja BUMN yang ada. Terutama yang berhubungan dengan sumber daya alam, kita mampu mengelola sendiri karena kita punya banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Artinya sudah saatnya perusahaan swasta asing yang selama ini "telah" mengelola sumber daya alam negeri ini di gantikan dengan perusahaan lokal atau oleh BUMN sendiri. Semoga manfaat.

Comments

Popular Posts