Pembajakan Perangkat Lunak (Jenis & Sanksi Hukum)

Bussines Software Alliance (BSA) menempatkan Indonesia dengan tingkat pembajakan mencapai 86% di tahun 2011 lalu. Tingginya tingkat pembajakan di Indonesia, membuat Indonesia masih menjadi Priority Watch List oleh Amerika Serikat. Ini akan berdampak pada investasi antar kedua belah negara. (sumber : inet.detik.com)

Berita diatas tentang tingkat pembajakan (software, musik, film dan lain sebagainya) di Indonesia saat ini. Besarnya tingkat pembajakan itu dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain masih lemahnya pengawasan dan ketegasan hukum yang berlaku terhadap para pelaku pembajakan tersebut. Intinya hukum yang berlaku sudah bagus tapi pelaksanaannya yang tidak mulus hehe.

Disini warcoff ingin membahas tentang pembajakan perangkat lunak komputer alias software. Dimana prilaku pembajakan software/program komputer sebagai tindakan melanggar hukum yang di kategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Perlu diketahui jika Hak cipta khusus program komputer hanya memberikan hak bagi pemegang hak cipta atas program komputer sejenisnya untuk melarang pihak lain meniru, menjiplak ekspresi dari instruksi atas program yang dapat diaplikasikan dalam perangkat komputer tersebut.

Untuk lebih jelas berikut kategori ciptaan yang dilindungi  menurut Pasal 12 UU Hak Cipta meliputi :
  • Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan,dan semua hasil karya tulis lain;
  • Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  • Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  • Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  • Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  • Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  • Arsitektur;
  • peta;
  • Seni batik;
  • Fotografi;
  • Sinematografi;
  • Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai,database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Untuk jenis pembajakan perangkat lunak atau pembajakan yang berhubungan dengan penggunaan perangkat lunak ilegal dan berbagai jenis pembajakan dikategorikan sebagai berikut :  (sumber : wikipedia)
  • Menggunakan versi tunggal lisensi pada beberapa komputer
  • Memuat perangkat lunak di komputer tanpa memberikan lisensi yang sesuai
  • Menggunakan key generator untuk menghasilkan kunci pendaftaran yang mengubah sebuah versi evaluasi menjadi versi berlisensi
  • Menggunakan kartu kredit curian untuk menipu membeli lisensi perangkat lunak
  • Mengirim versi lisensi produk perangkat lunak di internet dan membuatnya tersedia untuk diunduh
Dari jenis pembajakan diatas dapat disimpulkan bagi kita yang sering mengunduh software bajakan dari situs penyedia termasuk sebagai pelaku juga. Tapi bagaimana status kita sebagai pengunduh yang hanya menggunakannya untuk kepentingan pribadi, apakah ada sanksi hukumnya ?

Dari UU Hak Cipta pasal 72 ayat 3 disebutkan : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Dari ayat diatas bisa dikatakan belum ada sanksi khusus bagi kita yang sekedar mengunduh untuk kepentingan pribadi :). Jadi yang terkena sanksi hanyalah pemilik situs penyedia, para cracker yang membuat crack, patch, autoloader etc.

Tapi kalau bicara salah benar tentu apa yang kita lakukan itu salah, karena secara tidak langsung kita telah menjadi bagian dari pembajakan tersebut. Ibaratnya tanpa ada "konsumen" setia tentu tidak akan ada situs penyedia dan cracker yang mau membajak suatu software tertentu hehe.

So jikalau pemerintah ingin memberantas masalah pembajakan ini secara tuntas tentu bukan pekerjaan mudah. Karena pemberantasan ini tidak cukup hanya dengan memblokir situs-situs penyedia tersebut, tapi juga bagaimana "merubah" prilaku pengunduh untuk tidak mengunduh secara gratisan lagi (masalahnya siapa yang tidak mau gratisan hehehe).

Selain itu pihak terkait harus bisa menangkap "pelaku utamanya" yaitu para cracker tersebut, karena tanpa mereka tentu tidak akan ada software resmi yang bisa diperbanyak secara gratis. Pertanyaannya apakah pihak terkait sudah mampu untuk mengindentifikasi dan menangkap pelaku tersebut ?

Bagi warcoff sendiri, penggunaan software bajakan merupakan pemanfaatan salah satu fasilitas di dunia maya :). Kalau dibilang gratis tentu tidak, karena ada biaya dari pemakaian internet apalagi kalau proses download yang memakan waktu lama. Yang penting hanya digunakan hanya untuk kepentingan pribadi hehe. 

Jadi kalau warcoff ditanya apakah setuju pemberantasan secara tuntas pelaku pembajakan software tersebut ? jawabannya Setuju! jika pemerintah juga bisa memberantas tuntas para pelaku korupsi hehehe. Semoga manfaat :).

Comments

Popular Posts