Trik penggelapan uang pajak (Don't try this at ur office)

Ditjen pajak yang tugasnya mengolah dana masyarakat yang masuk ke negara lewat retribusi pajak mendapat predikat sebagai "lahan basah". Tidak heran jika terungkap adanya oknum Ditjen Pajak yang menggelapkan uang milik rakyat, seperti yang mencuat dalam kasus Gayus Tambunan. Bagaimana cara oknum pegawai pajak 'menilep' uang rakyat ? Berikut ini trik mereka dalam praktek penggelapan itu:

Awalnya nilai pajak dimark-up 200 persen dari perhitungan wajib pajak. Solusi yg ditawarkan pejabat atau petugas adalah negosiasi agar wajib pajak hanya bayar setengahnya (misalnya Rp 1 miliar dari 2 miliar). Namun, yang disetorkan ke negara hanya 50 persen (Rp 500 juta). Sisanya dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut, 30 persen (Rp 300 juta) untuk pejabat atau petugas, 10 persen (Rp 100 jt) untuk biaya operasional, dan 10 persen (Rp 10 juta) sebagai insentif bagi wajib pajak.



Bagi yang tidak mau mengikuti cara semacam ini, wajib pajak bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Tetapi wajib pajak harus menjalani persidangan dengan hakim yang umumnya pensiunan pejabat pajak. Yang bikin miris jika mengikuti cara ini "90 Persen kasusnya kalah, dan diputuskan harus bayar senilai awal 200 persen (Rp 2 miliar)" bayangkan malah rugi toh hehehe.



Sementara ada data dari Ditjen Pajak menunjukkan hal yang sebaliknya. Pada 2008, ada 6.430 kasus banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Yang luarbiasa, Ditjen Pajak selalu kalah pada tingkat banding itu. sumber Nah jadi mana yang benar nih? Kalau data dari Ditjen Pajak yang benar seharusnya kasus penggelapan oleh Gayus dan oknum lainnya tidak akan terjadi hehehe. Tapi begitulah ilmu statistik ya, apapun bisa diasumsikan yang penting hasil sesuai dengan apa yang diinginkan hahahaha.

Comments

Post a Comment

Popular Posts